FBN-RI.com – Denpasar | Akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, M.T., mendorong kajian ulang proyek ambisius Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) atau Terminal Apung LNG di Perairan Serangan, Bali.
Mengingat proyek tersebut nantinya akan memberikan dampak ke masyarakat, sehingga realisasi proyek tersebut wajib nihil penolakan.
“Soal pilihan LNG sebagai alternatif energi untuk Bali ya silahkan saja. Namun, jika ada penolakan terutama dari Masyarakat Serangan, tentu harus dipertimbangkan soal kajian ulang. Pemerintah harus mendengar keluhan-keluhan masyarakat soal proyek itu,” kata Prof Nitya di sela-sela kegiatannya menghadiri acara pelantikan Pengurus NCPI Bali di Bali International Hospital, Rabu (18/2).
Pada kesempatan itu juga, digelar Seminar Nasional bertajuk Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026. Acara itu mengusung tema: “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045”.
Turut hadir, Gubernur Bali Wayan Koster, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Made Mangku Pastika,M.M., selaku Gubernur Bali dua periode 2008-2018 dan Mantan Anggota DPD RI Dapil Bali dan Ketua BPD PHRI Bali Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., yang akrab disapa Cok Ace.
Selain itu, hadir pula, Prof. Dr.Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si., yang ditunjuk sebagai Moderator dalam Seminar Nasional BEIF 2026 dengan menghadirkan lima narasumber berkompeten, diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, S.E., M.B.A., Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, S.H., yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si., Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, I Made Ariandi yang diwakili Gede Wiratha dan President Director PT. Swire Investment Indonesia, BIH KEK Bali Beach Sanur, Mr. Ainsley Mann.
Menurut Prof Nitya, kajian ulang terhadap rencana pembangunan FSRU LNG merupakan solusi untuk keberlanjutan proyek tersebut. Pemerintah dan pemrakarsa proyek wajib melibatkan masyarakat sekitar wilayah terdampak terkait rencana proyek tersebut.
Apalagi Bandesa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha didampingi Penyarikan Desa Adat Serangan I Wayan Artana, SST., M.Par telah mengirimkan Surat kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan u.p. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
Surat dengan nomor Nomor: 33/DA.S/I/2026 tentang Permohonan Penjelasan & Salinan Surat Keputusan Terkait Rencana Proyek FSRU/LNG di Kelurahan Serangan, Bali pada tanggal 31 Januari 2026.
“Jadi mohon dikaji ulang, harus dicari win-win solution nya. Kalau ada masyarakat menolak jangan dibiarkan, jangan kejar target saja. Disatu sisi kita butuh energi, di sisi lain masyarakat juga perlu dilibatkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Koster tetap ngotot untuk mewujudkan proyek ambisius FSRU LNG walaupun mendapat penolakan dari Masyarakat Adat Serangan.
Meskipun Bandesa Adat Serangan Gede Pariatha didampingi Penyarikan Desa Adat Serangan I Wayan Artana, SST., M.Par telah mengirimkan Surat kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan u.p. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Gubernur Koster memastikan tahapan prosesnya tetap berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut diungkapkan langsung Gubernur Koster saat disinggung awak media di sela-sela kegiatannya menghadiri acara pelantikan Pengurus NCPI Bali tersebut.
Koster pun menanyakan, dasar Masyarakat Serangan menolak proyek tersebut. “Apa dasar penolakannya? Proyek (LNG-red) itu jalan terus,” singkat Gubernur Koster.
Respon tersebut mempertegas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas berbasis LNG akan mulai dikerjakan pada 2026.
Diberitakan sebelumnya, Desa Adat Serangan menyampaikan keresahannya soal rencana pembangunan FSRU LNG, dikemukakan Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, mengatakan rencana pembangunan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG yang dinilai minim komunikasi.
Ia mengatakan, keluhan warga menyusul terbitnya SKKL Nomor 2832 Tahun 2025 tentang pembangunan dan pengoperasian infrastruktur terminal LNG berkapasitas 170 MMSCFD oleh PT Dewata Energi Bersih. SKKL yang ditetapkan pada 31 Oktober 2025 itu mencakup wilayah pesisir Denpasar Selatan, termasuk Kelurahan Serangan.
Dalam SKKL yang ditandatangani Menteri Hanif, tercantum koordinat jalur pipa gas bawah laut (subsea pipeline) serta pemanfaatan ruang laut seluas 45,85 hektare dan 67,52 hektare berdasarkan dua Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai lokasi utama nelayan Serangan untuk memancing, mencari ikan dan umpan, sekaligus dimanfaatkan untuk aktivitas wisata bahari seperti surfing.
Jika wilayah tersebut dialihfungsikan menjadi alur pelayaran kapal LNG dan area fasilitas tambat, Bendesa Serangan memperkirakan dampaknya akan signifikan terhadap mata pencaharian warga.
Ia menyebut sekitar 75 persen nelayan Serangan berpotensi terdampak langsung oleh proyek tersebut.
“Kami hanya menjalankan amanat adat untuk melindungi krama agar tetap sejahtera, aman, dan nyaman,” tegasnya.
Pariatha menyebut rencana proyek LNG telah memicu ketakutan di tengah krama adat, khususnya nelayan. Ia menilai masyarakat tidak pernah dilibatkan sejak awal, meski wilayah laut yang akan dimanfaatkan merupakan ruang hidup masyarakat adat.
“Selama satu setengah tahun saya menjabat bendesa, tidak pernah ada komunikasi. Tiba-tiba muncul rencana itu,” ujarnya.
Menurut Pariatha, keresahan warga diperparah oleh informasi jarak rencana proyek yang disebut sangat dekat dengan wilayah aktivitas nelayan.
Minimnya sosialisasi membuat proyek tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keselamatan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
“Itu sangat menakutkan bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat adat Serangan tidak menolak investasi, namun meminta keterbukaan dan pelibatan krama sejak awal perencanaan, terutama menyangkut wilayah laut adat yang selama ini menjadi tumpuan hidup nelayan dan pelaku wisata bahari.
“Kami hanya ingin masyarakat dilibatkan dan tidak kaget,” pungkasnya.
Selain Akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof. Nitya Santhiarsa meminta kaji ulang. Ada pula Pengamat Lingkungan Bali, Jro Gde Sudibya mendorong pemerintah melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan proyek ambisius terminal apung LNG di Perarian Serangan.
Permintaan kajian ulang itu juga telah Pengamat Kebijakan Energi Bali, Agung Wirapramana dikenal Agung Pram.
Disamping itu, polemik proyek LNG tersebut juga disoroti oleh Pemerhati Lingkungan Hidup Bali, Ketut Gede Dharma Putra yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Bali, Juru Kampanye Trend Asia Novita Indri, Aktivis lingkungan sekaligus Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Rezky Pratiwi, Pendiri Yayasan Wisnu Putu Suasta yang juga Pembina LSM JARRAK dan Tokoh Forum Merah Putih Bandesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung.
Sebelumnya juga Ketua PHRI Denpasar yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Gede Sidharta Putra yang akrab dipanggil Gusde menegaskan bahwa proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang serius bagi kawasan pariwisata Sanur.
“Sebagai warga Sanur dan pelaku pariwisata, saya menolak akan rencana Terminal LNG. Pasti akan ada dampak sosial, budaya, lingkungan, dan pariwisata. Wisatawan datang ke Sanur mau melihat keindahan alam, pantai, dan keramahan masyarakat. Kalau ada kilang, sudah tidak indah lagi, dan bagaimana dengan pencemaran laut?” ujar Gusde saat diwawancara, Kamis (16/10/2025).
